PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN PENERBANGAN OLEH PERUSAHAAN MASKAPAI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI BANDAR LAMPUNG

Abstrak

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN
   PENERBANGAN OLEH PERUSAHAAN MASKAPAI DI
   MASA PANDEMI COVID-19 DI BANDAR LAMPUNG
   Oleh: Ahmad Haykal
   ABSTRAK
   Pandemi covid-19 telah memberikan dampak yang luas secara sosial, ekonomi
   dan politik di negara-negara dunia termasuk Indonesia. Setiap negara didorong untuk
   mengambil kebijakan tegas dalam bentuk pembatasan interaksi fisik antar individu,
   tidak terkecuali dalam hal pembatasan terhadap akses transportasi masyarakat. Untuk
   menyikapi hal itu, pemerintah indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan
   dan regulasi. Namun dalam penerapannya, hal tersebut justru memunculkan masalah
   baru. Khususnya terkait sengketa hak dan kewajiban antara konsumen dengan
   perusahaan penyedia layanan jasa dalam penyelesaian masalah refund tiket pesawat.
   Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme penyelesaian
   masalah refund atas pembatalan penerbangan oleh maskapai penerbangan di masa
   pandemi covid-19 di bandar lampung dan bagaimana perlindungan hukum terhadap
   konsumen dalam permasalahan tersebut.
   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum
   normatif-empiris (terapan). Metode penelitian ini mengkaji perihal implementasi
   ketentuan hukum normatif (undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa
   hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.
   Berdasarkan hasil penelitian, pemberian refund yang dibayarkan oleh
   perusahaan maskapai tidak sepenuhnya berupa uang tunai 100 persen. Salah satunya
   diberikan dalam bentuk kupon tiket (voucher ticket). Mekanisme pengajuan dan
   pengembaliannya pun dirasakan terlalu sulit dan berlarut-larut. Padahal, pembatalan
   penerbangan dilakukan oleh perusahaan maskapai itu sendiri. Hal itu tentunya
   menyebabkan kerugian bagi konsumen, karena penerapan dan pelaksanaannya tidak
   sesuai dengan hak-hak konsumen mengenai kompensasi, ganti rugi, dan ataupun
   penggantian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
   Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
   Penulisan hukum ini merekomendasikan agar dibentuknya peraturan khusus tentang
   penanganan dan penyelesaian sengketa hak dan kewajiban antara konsumen dengan
   perusahaaan penyedia layanan jasa ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya
   itu perlu dilakukan untuk menjamin unsur perlindungan dan kepastian hukum bagi
   konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang
   Perlindungan Konsumen.
   Kata Kunci: Pengembalian Uang, Tiket Pesawat, Maskapai, Covid-19, UU
   Perlindungan Konsumen