Skripsi Hukum

Kristina Tiya Ayu Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Kla)

2022-08-31T07:53:08+00:00

Abstrak

Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan Terdakwa RAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “turut serta melakukanpenganiyaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum. Menjatuhkan Pidana kepadaTerdakwa RAP dengan Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Kasus diatas tentunya menjadi sorotan soalpertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Karena unsur pembuktian dalam kasus tersebutterbilang kompleks yang disebabkan oleh penegasianhakim dalam mempertimbangkan alat bukti berupaCCTV. CCTV sendiri menurut Hukum Acara Pidanabisa digunakan sebagai alat bukti proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalamPasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selama mempunyai keterkaitanantara keterangan saksi, surat, dan keteranganterdakwa. Tentunya penegasian barang bukti yang dilakukan oleh hakim bukan tanpa sebab karenamenurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun2016 Tentang ITE juga melarang melawan hukum dan tanpa hak mengakses computer dan sistem elektronikorang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanismeyang bisa dilakukan jika seseorang menolakmemberikan akses password dan perangkatnya. Ketiadaan aturan dan prosedur yang jelas mengenaialat bukti elektronik ini dapat membuat ketidakpastianhukum bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkanputusan, karena membuat pengadilan sulit untukmenilai integritas data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian.

Permasalahan dalam pembuktian ini adalahAnalisi Dasar Pertimbangan Hakim dalammenjatuhkan Putusan Pidana Pada Putusan Nomor65/Pid.B/2022/PN.Kla dan Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor65/Pid.B/2022/PN.Kla. Metode penelitianmenggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan(library research) dan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian ini menunjukan PertimbanganHakim dalam menjatuhkan Putusan PidanaPenganiayaan pada Putusan Nomor65/Pid.B/2022/PN.Kla tentunya mengalami ketidakpastian hukum diakibatkan oleh tumpang tindihperundang-undangan yang mengakibatkan interpretasihakim dalam memutus suatu perkara akan membuatsalah satu pihak mengalami kerguian atau ketidakpuasan dalam putusan. Disarankan kepada DPR selakulegislatif maupun Pemerintah selaku eksekutif mampumempertimbangkan untuk melakukan beberapa revisiperundang-undangan yang mengalami tumpang tindihagar dapat diciptkannya sinkronisasi dan kepastianhukum materil yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak PidanaPenganiayaan, ITE

Peranan Divisi Teknis Dan Parmas (Partisipasi Masyarakat ) Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Pada Pemilih Disabilitas Tunanetra

2023-08-29T05:25:15+00:00

Pemilihan umum disingkat pemilu yang mencakup pemilihan, DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kata pemilu begitu akrab dengan politik dan pergantian pemimpin, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin yang diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris (Terapan). Penelitian yang mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perudang-undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, yakni mengenai Perananan Divisi Teknis dan Parmas (partisipasi masyarakat) Komisi Pemilihan Uum Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Kepada Pemilih Disabilitas Tunanetra. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 1). Bagaimana Perananan Divisi Teknis dan Parmas Kpu Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Pemilihan presiden 2024 Pada Pemilihan Disabilitas (Tunanetra) ? 2)Bagiamana Kendala Divisi Teknis dan Parmas Kpu Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Pemilihan presiden 2024 Pada Pemilihan Disabilitas (Tunanetra) ?

ANALISIS WANPRESTASI DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE

2024-05-22T09:37:03+00:00

ANALISIS WANPRESTASI DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE

Forman Turnip

Universitas Malahayati Bandar Lampung

Abstrak

Penjualan online atau e-commerce adalah suatu aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan toko dan konsumen melalui transaksi elektronik dan dapat membantu pihak toko dalam pemasaran produk yang maksimal, tetapi ada kendala yang cukup besar dihadapi yaitu belum adanya standart baku yang mengatur mutu e-commerce dalam hal keamanan, kehandalan pembangunan sistem.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif Yuridis. Penelitian yang mengkaji kolerasi antara kaedah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, yakni Analisis Wanprestasi Dalam Pembelian Barang Secara Online.

Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli melalui perjanjian sesuai platform dapat dilakukan dengan cara menuntut berupa pemenuhan perikatan, ganti kerugian, pembatalan perikatan, pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, dan lain-lain, karena pada dasarnya perjanjian jual beli melalui media sosial ini sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya, hanya medianya saja yang berbeda yaitu dengan internet.

Kata Kunci : Wanprestasi, barang, online

ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI DENGAN RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN TENTANG PENGADAAN OBAT, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

2023-06-19T06:47:34+00:00

Penelitian ini di latar belakangi oleh data observasi pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bentuk perjanjian, 2). Mengetahuin isi perjanjian antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 3) Tinjauan masalah perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bintang Amin dengan menggunakan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul setelah ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana syarat perjanjian yang layak (diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata).

AKIBAT HUKUM DARI PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MASUK DALAM PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI (studi kasus kantor notaris/PPAT Rendy Renaldy,S.H.,M.Kn)

2023-10-04T07:19:24+00:00

Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak yang menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Menurut boedi harsono menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan atas milik tanah oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu menyerahkan harga kepada penjual. Dalam kasus ini pemekaran wilayah adalah bentuk daerah otonomi baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi peralihan hak atas tanah yang masuk dalam pemekaran wilayah provinsi dan akibat hukum dari peralihan hak atas tanah yang masuk dalam pemekaran wilayah provinsi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif yang di berlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pegawai notaris dan pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi buku buku, peraturan perundang undangan, dokumen resmi dan lain lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan peralihan hak atas tanah yang

sudah disahkan dihadapan notaris yang objek nya masuk dalam pemekaran wilayah adalah suatu proses perubahan peta yang dilakukan oleh petugas badan pertanahan nasional yang harus menghadirkan pemerintah desa dan pemilik tanah dan kepastian hukum mengenai objek hak atas tanah. Akibat hukum dari peralihan hak atas tanah yang masuk dalam pemekaran wilayah provinsi adalah perubahan pbb yang akan memakan waktu yang sangat lama dan perubahan peta yang harus dilakukan oleh petuas badan pertanahan nasional yang disetujui oleh pemilik dan pemerintah desa.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK ANTARA DOSEN DENGAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI

2024-09-28T06:54:09+00:00

Abstrak
Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara kedua belah pihak tidak selalu berhasil
menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Seringkali terjadi perselisihan hak
berupa upah/gaji antara keduanya. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini
adalah pertama, bagaimana hubungan hukum antara tenaga pendidik dengan
Yayasan Perguruan Tinggi, dan kedua adalah upaya hukum yang dapat diambil
oleh Tenaga pendidik yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak
dari Yayasan Perguruan Tinggi.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum pemutusan hubungan kerja
dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penelitian ini
bersifat deskriptif.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hubungan hukum antara Dosen dan
yayasan perguruan tinggi umumnya ditentukan oleh kontrak kerja, peraturan
internal yayasan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dosen
sebagai tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas akademik,
seperti mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
sesuai dengan visi dan misi yayasan. Di sisi lain, yayasan bertanggung jawab
menyediakan fasilitas, dukungan, dan perlindungan hukum bagi Dosen dalam
menjalankan tugasnya. Hubungan ini juga mencakup hak dan kewajiban kedua
belah pihak, seperti hak dosen atas gaji, tunjangan, dan kesempatan
pengembangan profesi, serta kewajiban yayasan untuk menjaga etika dan
integritas dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kemudian mengenai penyelesaian hubungan industrial, harus mengikuti prosedur
yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
dan Pemutusan Hubungan Kerja. Ada 4 (empat) jenis penyelesaian pemutusan
hubungan kerja, yaitu: bipartit, mediasi, dan konsiliasi (pengadilan hubungan
industrial dan mahkamah agung).
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Hukum, Penyelesaian
Hubungan Industrial

Peranan Divisi Teknis Dan Parmas (Partisipasi Masyarakat) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Pada Pemilih Disabilitas Tunanetra

2023-08-29T04:07:35+00:00

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM 2024 ( Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022 )

2024-04-26T07:01:39+00:00

PKPU No. 9 Tahun 2022 merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum pengganti dua PKPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif- empiris. Dalam hal ini penelitian dikaitkan dengan Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022. Hasil Penelitian bahwa KPU Kota Bandar lampung sudah menerapkan dan menjalankan partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa instansi, KPU Kota Bandar Lampung juga mempunyai langkah-langkah kreatif untuk menarik partisipasi masyarakat. yang bisa dijangkau KPU dengan beberapa kegiatan yang dilakukan serta memanfaatkan media lokal dan juga media sosial.

Analisis Analisis terhadap perencanaan pembangunan living plaza lampung

2023-01-30T03:51:24+00:00

KEWAJIBAN ASURANSI DALAM PELAKSANAAN JASA OJEK ONLINE TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

2023-10-04T06:44:00+00:00

Transportasi online, khususnya layanan ojek online, memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan dan keselamatan, diutamakan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 12 tahun 2019. Tanggung jawab perusahaan ojek online dan pengemudi dalam menjaga keselamatan konsumen didasarkan pada hukum yang berlaku.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum asuransi bagi konsumen ojek online.

Terdapat tiga pihak utama dalam layanan ojek online: pengemudi, penumpang, dan perusahaan transportasi online. Pengemudi menjalin perjanjian kemitraan dengan perusahaan transportasi online. Sementara penumpang adalah konsumen yang menggunakan layanan melalui aplikasi transportasi online. Perusahaan transportasi online berperan sebagai penyedia platform yang menghubungkan pengemudi dan penumpang. Perusahaan transportasi ojek online bekerjasama dengan prusahaan asuransi untuk memberikan asuransi kepada penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 bertujuan perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Terdapat dua cara penyelesaian sengketa yakni Non litigasi dan litigasi. Non litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan Litigasi penyelesaian sengketa melalui proses hukum yang diatur oleh pengadilan yang berwenang, dengan keputusan akhir ditetapkan oleh hakim.

P PELAKSANAAN PENJAMINAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NOMOR 142/2024 DI KANTOR RENDY NOTARIS RENALDY, S.H.M.KN

2024-09-24T07:59:18+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan pelaksanaan penjaminan pihak ketiga melalui akta pemberian hak tanggunganpada akta nomor 142/2024 di kantor notaris Rendy Renaldy S.H.M.KN Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana akta tersebut berfungsi dalam melindungi hak-hak kreditur dan debitur serta menilai kesesuaian dan implementasi regulasi yang berlaku dalam praktik. Penelitian ini juga akan mengevaluasi peran akta pemberian hak tanggungan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas jaminan, serta mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi para pihak terkait dalam proses penjaminan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas sistem penjaminan.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris untuk menganalisis pelaksanaan penjaminan oleh pihak ketiga melalui akta pemberian hak tanggungan. Secara normatif, penelitian ini mengkaji dasar-dasar hukum dan regulasi yang mengatur penjaminan, dengan meneliti undang-undang, peraturan pemerintah, serta doktrin hukum yang relevan. Di sisi empiris, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan praktisi hukum, pengacara, dan pihak terkait lainnya, serta studi kasus untuk mengamati penerapan praktik penjaminan dalam konteks nyata. Kombinasi antara analisis normatif dan pengamatan empiris bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan praktik lapangan, serta mengidentifikasi potensi masalah dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem penjaminan pihak ketiga.

Penelitian ini membahas pelaksanaan penjaminan oleh pihak ketiga dalam berbagai kontrak perjanjian. Penjaminan oleh pihak ketiga adalah mekanisme di mana pihak ketiga menjamin pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan, peran, serta tanggung jawab pihak ketiga dalam menjamin kewajiban debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan oleh pihak ketiga memberikan perlindungan tambahan kepada kreditur terhadap risiko gagal bayar, serta memperkuat kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman hukum terkait penjaminan dan potensi sengketa yang mungkin muncul. Studi ini merekomendasikan adanya peningkatan regulasi dan sosialisasi mengenai peran pihak ketiga dalam penjaminan agar proses ini dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari

JUAL BELI PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI

2023-08-29T03:06:19+00:00

Pada proses kepemilikan tanah terdapat istilah zona nilai tanah. Zona nilai tanah

merupakan area yanng menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan

bidang tanah yang batasanya bersifat imaginer ataupun nyata sesuai pengguanaan

tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya

berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Salah satunya terjadi

dimaana konsumen merassa bahwa secara geografi tanah tidak sesuai dengan harga,

sehingga proses jual beli menjadi terhambat. Selanjutnya dilakukanlah pengukuran

ulang oleh pihak notaris, dan pengukuran tersebut dilakukan dilakukan oleh pihak

badan pertanahan nasional (BPN). Oleh karena itu, peneliti merasa zona nilai tanah

sangat penting untuk kita pahami saat proses peralihan hak ataas tanah karena jual

beli. Pada penelitian ini akan membahas terkait arti penting dan implementasi zona

nilai tanah terhadap peralihan hak ataas tanah karena jual beli secara hukum

perdata.

Jenis penelitian ini mengguanakan penelitian normatif empiris yang bermula dari

ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam

masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai notaris dan

pegawai kantor pertanahan nasional. Data sekunder diperoleh melalui peneliian

kepustakaan meliputi buku, peraturan perundang undangan, dokumen resmi dan

lain-lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa arti penting dan implementasi zona nilai

tanah terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah zona nilai tanah

(ZNT) sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam proses peralihan hak atas tanah

karena jual beli, yaitu yang pertama zona nilai tanah menyediakaan informasi nilai

tanah sebagai kebutuhan dan rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi

sebagian besar kemakmuran rakyat, kedua mempermudah mengidentifikasi nilai

tanah dengan cara menentukan secara jelas batas batas kepemilikan hak atas tanah

dalam bentuk sketsa/peta yang selanjutnya diterapkan sebagai penentu penerimaan

negara bukan pajak, dan yang ketiga mempermudah pemeriksaan nilai tanah, status

tanah guna penilaian nilai perolehan objek pajak atas perolehan hak atas tanah dan

atau bangunan (BPHTB) untuk semua transaksi jual beli, hibah, waris ataupun

lainnya. Implementasi zona nilai tanah berguna dalam proses pelaksanaan

pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, dengan meminta peta

zona nilai tanah di kantor BPN setempat. Setelah permohonan peta zona nilai tanah

selesai, maka itu merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran peralihan hak

milik atas tanah karena jual beli, kepada pemilik sertifikat tanah baru.

Kata kunci : ZNT, Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TINDAK PIDANA UMUM TERHADAP KASUS PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM (NO REG PERKARA : PDM- 31/PSW/Enz.2/06/2022) DI KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU

2023-10-06T08:19:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika dalam kasus dalam (no reg perkara : pdm-31/psw/enz.2/06/2022) di kejaksaan negeri pringsewu .

Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan dan surat dakwaannya tersebut haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap. Peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah: (a) dalam menyusun rumusan surat dakwaan, haruslah jelas supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang, (b) surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan, (c) jaksa penuntut umum yang berhak menghadapkan dan mendakwa seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidang

Perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah di desa malang sari Lampung Selatan

2024-10-03T08:27:58+00:00

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS OBJEK TANAH DI DESA MALANG SARI LAMPUNG SELATAN

Oleh: Nurlaila Aprilia Sari

Abstrak

Penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah di desa Malang Sari Lampung Selatan yaitu ada oknum-oknum yang mengambil sebagian tanah masyarakat desa Malang Sari dengan membuat sertifikat tanah untuk di ambil alih oleh oknum tersebut. Setiap manusia mempunyai Hak atas dirinya sendiri, salah satunya yaitu hak atas tanah sebagai kebutuhan hidup masyarakat baik kebutuhan untuk tempat tinggal, atau untuk melakukan kegiatan usaha dimana kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, dan ketersediaan akan tanah terbatas. Perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM atas objek tanah sering kali menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik di masyarakat. Kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau penerbitan sertifikat ganda mengindikasikan adanya penyimpangan dari prosedur hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya merugikan pihak yang sah secara hukum tetapi juga mengganggu ketertiban administrasi tanah secara umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 yang mengatur perbuatan melawan hukum dan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tantang peraturan dasar pokok-pokok agraria , (UUPA) penelitian ini bersifat deskriptif.

Permasalahan hukum dalam SHM objek tanah sering kali melibatkan sengketa kepemilikan. Salah satu isu utama adalah sengketa tanah yang belum terselesaikan. Tanah yang terlibat dalam sengketa hukum, seperti sengketa antara individu atau kelompok, atau sengketa antara warga dengan negara, dapat menghambat proses penerbitan sertifikat.

Perbuatan melawan hukum didalam kasus ini dengan telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu suatu sebab terlarang dan adanya hal atau materi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata.

Penerbitan sertifikat hak milik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat Upaya hukum yang dapat dilakukan, baik melalui jalur administrasi maupun peradilan adalah pengaduan ke badan pertanahan nasional, gugatan tata usaha negara (PTUN), guagatan perdata, pengaduan pidana, dan mekanisme mediasi dengan berbagai Upaya hukum pihak yang dirugikan memiliki beberapa pilihan untuk memeperjuangkan hak nya dan memastikan bahwa penerbitan SHM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, penerbitan sertifikat hak milik, ob

jek tanah

ANALISIS PERJANJIAN KEMITRAAN KONSERVASI (Studi pada kelompok SHK PBL di Tahura Wan Abdul Rahman)

2022-09-02T02:33:06+00:00

Kemitraan konservasi merupakan kerjasama antara unit pengelola kawasan
denganmasyarakat setempat untuk pemberdayaan local dalam rangka pemulihan
ekosistem, pada undang-undang nomor 5 Tahun 1990, dalam rangka
mengoptimalkan aneka fungsihutan yang lebih baik, sebuah kawasan hutan harus
dikelola berdasarkan pada rencana pengelolaan yang disusun oleh unit pengelola
kesatuan pengelolaan hutan (KPH). pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga
kelestarian alam sekaligus memaksimalkan fungsi pemanfaatan untuk
meningkatkan kesejahteraan, khususnya didaerah TamanHutan Raya Wan Abdul
Rahman. Sehingga dengan demikian penulis merumuskan dua isu hukum di
antaranya adalah: Bagaimana proses perjanjian kerjasama kemitraaan konservasi
oleh kelompok SHK PBL di tahura wan abdul rahman kabupaten pesawaran
lampung? Bagaimana sebab akibat adanya perjanjian kerjasama kemitraan
konservasi oleh kelompok SHK PBL di tahura wan abdul rahman di kabupaten
pesawaran lampung? Bagaimana pelaksanaan kegiatan kebijakan kemitraan
konservasi taman hutan raya wanabdul rahman di kabupaten pesawaran lampung?

Pada perjanjian kemitraan konservasi, jenis penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif, penelitian kualitatif membutuhkan pemahaman mengenai
norma – norma yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti, kemudian
dijabarkan dalambentuk tulisan atau paragraf, istilah penelitian kualitatif
dimaksudkan sebagai jenispenelitian yang temuan – temuanya tidak diperoleh
melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tahun 1997 warga desa padang
cermin membuka kawasan untuk ditanami kopi dan cengkeh, tahun 1985
pemerintah melakukan oprasi pengosongan, tahun 1987 masyarakat melanjutkan
penggarapan dalam kawasan, factor penyebab terjadinya penggarapan, dikarnakan
kesulitan ekonomi akibat krisis moneter, sulitnya mencari pekerjaan,
elaksanaan perjanjian kerjasamakonservasi, jangka waktu perjanjian
kerjasama selama 5 (lima)tahun dan ditindaklanjuti dengan penyusunan
rencana pelaksanaan program

ANALISIS PERAN UNIT PEMBINAAN PADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG

2023-09-29T08:51:40+00:00

terhadap anak dapat merusak tatanan hidup keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya bahkan langsung atau tidak langsung merupakan anacaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara indonesia. Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila di analisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih.. Dalam KUHP Pasal 290 disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku pencabulan diancam dengan piadna penjara paling lama 7 tahun

Metedologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa narasumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan dari Akademisi terkait dengan judul penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi buku-buku litelatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori menurut para ahli, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalsis secara analisi kualitatif. Dalam Penelitian ini penulis akan menganalisis Bagaimana Peran Unit Pembinaan Dalam Membina Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung?, Apa Saja Hambatan Lapas Dalam Membina Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar lampung?, dan Bagaimana Cara Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Membina Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ?

Hasil penelitian menunjukan unit pembinaan pada narapidana tindakan pencabulan anak sudah melakukan peran pencegahan terhadap anak sangat maksimal dimana melakukan penyuluhan peran serta orang tua dalam mengawasi anak untuk menghindar bahaya pencabulan anak terhadap psikologi anak, serta proses hukum tindak pidana terhadap pencabulan terhadap anak. Hambatan yang di alami lapas dalam membina pelaku tindak pidana pencabulan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor, seperti hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi. Cara untuk mengatasi kendala-kendala mencegah pencabulan terhadap anak adalah dengan lebih ekstra memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Pencabulan, Anak

pe PELAKSANAAN PENJAMINAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NOMOR 142/2024 DI KANTOR RENDY NOTARIS RENALDY, S.H.M.KN

2024-09-23T16:22:22+00:00

PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP PELAKU ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU (STUDI KASUS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO.REG.PERK:PDM-03/PSW/Eku.2/06/2022)

2023-08-21T15:02:11+00:00

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kot yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yaitu pelaku dalam hal ini masih berumur 14 tahun dan korban masih berumur 14 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun, yang digolongkan sebagai anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian secara penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objeknya yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris yang memadukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan SPPA dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah memenuhi konsep kepastian hukum namun tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak terdakwa. Proses pembuktian di persidangan dimulai pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi anak korban, surat Visum Et Repertum dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Persetubuhan terhadap anak.

IMPLIKASI PERJANJIAN TAKE OVER KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI HADAPAN NOTARIS (Studi Di Kantor Notaris Rendy Renaldy, S.H., M.Kn. Bandar Lampung)

2023-10-06T07:36:35+00:00

Take Over KPR bawah tangan merupakan jenis take over yang tidak resmi sebab tidak melibatkan pihak bank di dalamnya. Take over di bawah tangan merupakan sebuah proses pengalihan kepemilikan rumah yang dilakukan hanya antara pihak pembeli dan juga penjual saja. Take over ini berlangsung tanpa adanya keterlibatan pihak bank selaku pemberi dana KPR itu sendiri. Proses take over KPR bawah tangan bisa dilakukan hanya melalui pihak notaris langsung. Dasar Hukum Take Over KPR Bawah Tangan mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang secara langsung menangani peristiwa take over bawah tangan serta pendapat Akademisi terkait penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi buku-buku litelatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori menurut para ahli, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalsis secara kualitatif.

Penelitian ini membahas bagaimana Implikasi Perjanjian Take Over yang dilakukan di hadapan Notaris terhadap para pihak dan faktor yang Menyebabkan Para Pihak Melakukan Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Di Hadapan Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pihak lebih memilik melakukan perjanjian take over Kredit pemilikan rumah di hadapan notaris tanpa melibatkan pihak bank, faktor tersebut antaralain : Proses Cepat dan Mudah, Biaya Lebih Murah, Bisa Negosiasi Harga Antar Pihak, Kedudukan Hukum Pihak Ke Tiga Lebih Terjamin. Implikasi take over kredit pemilikan rumah di Hadapan notaris adalah lahirnya suatu hubungan hukum baru antara debitur pertama dengan debitur baru yaitu sebagai pihak ketiga yang membeli rumah dengan oper kredit tersebut, yang mana debitur baru ini tidak diakui oleh pihak Bank sebagai penerima pembiayaan atas pembelian kredit rumah tersebut dan sulit untuk mengambil sertifikat bagi debitur baru karena bank tidak mengakui adanya perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Take Over, Para Pihak, Notaris, Wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah di desa malang sari Lampung Selatan

2024-10-03T07:58:40+00:00

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS OBJEK TANAH DI DESA MALANG SARI LAMPUNG SELATAN

Oleh: Nurlaila Aprilia Sari

Abstrak

Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, penerbitan sertifikat hak milik, objek tanah

Beni PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PANDEMI COVID - 19 (Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk)

2022-08-31T12:35:36+00:00

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini tentu

memberikan dampak yang dapat merugikan bagi negara. Salah satu dampak yang dirasakan

terhadap perusahaan adalah terpuruknya kondisi keuangan perusahaan, yang berakibat

perusahaan harus melakukan efisiensi dengan jalan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisa bagaimana perusahaan atau

pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secera sepihak dengan landasan

COVID-19 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja yang terdampak PHK

secara sepihak dalam kondisi tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif pendekatan empiris. Data

primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang secara langsung

menjadi kuasa hukum kasus terkait di LBH Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh melalui

penelitian kepustakaan meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, teori-

teori menurut para ahli, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara analisis

kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab perusahaan melakukan

PHK kepada pekerja/buruh karena adanya efisiensi. Alasan force majeure (keadaan memaksa).

Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19 mengikat para pihak

sejak dibuatnya perjanjian kerja tersebut dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Jika

ikatan perjanjian dalam hubungan itu putus akibat dampak pandemi COVID-19, maka pihak

perusahaan/pengusaha atau pemberi kerja harus memberikan hak dari pekerja/buruh tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

TANAH PEMANFAATAN ZONA NILAI TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI

2023-08-29T06:16:07+00:00